Kehidupan Ekonomi Masyarakat Indonesia di Wilayah Perbatasan Negara

Selama beberapa puluh tahun kebelakang masalah perbatasan masih belum mendapat perhatian yang cukup dari pemerintah. Hal ini tercermin dari kebijakan pembangunan yang kurang memperhatikan kawasan perbatasan dan lebih mengarah kepada wilayah-wilayah yang padat penduduk, aksesnya mudah, dan potensial, sedangkan kebijakan pembangunan bagi daerah-daerah terpencil, terisolir dan tertinggal seperti kawasan perbatasan masih belum diprioritaskan.

Terdapat empat propinsi di Indonesia yang daratannya berbatasan dengan negara lain, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Papua dan Nusa Tenggara Timur (NTT), keseluruhannya meliputi 15 kabupaten. Menurut Matindas dan Sutisna (2006), masing-masing wilayah memiliki karakteristik kawasan perbatasan berbeda-beda. Sedangkan wilayah laut Indonesia berbatasan dengan 10 negara, yaitu India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini (PNG), Australia, dan Timor Leste. Selanjutnya dikemukakan, sebagian besar daerah perbatasan di Indonesia masih merupakan daerah tertinggal, dengan sarana dan prasarana social, ekonomi, pertahanan dan keamanan yang masih sangat terbatas .

Masalah kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan masih menjadai polemik. Semestinya daerah perbatasan menjadi  daerah pengembangan pembangunan ekonomi supaya masyarakat mempunyai hak kehidupan yang layak. Faktanya tercatat 17,5 % kemiskinan di Indonesia berada di wilayah perbatasan. Mencerminkan keterpurukan ekonomi daerah perbatasan yang semestinya menjadi corong wajah  Indonesia di mata negara tetangga. Ini terlihat di  Desa Mungguk Gelombang, Kecamatan Ketungau Tengah, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, daerah perbatasan dengan Malaysia. Dimana insfrastruktur buruk, sarana pendidikan memprihatinkan, fasilitas kesehatan  tak memadai. Penerangan pun jauh dari harapan. Tingkat pendidikan di daerah ini terbilang sangat rendah. Pemerataan pembangunan memang belum dinikmati masyarakat yang berada di daerah-daerah perbatasan, bahkan terabaikan begitu saja. Sudah banyak pengalaman yang terjadi, disintegrasi yang sering terjadi, hanya di karenakan pemerintah pusat menganggap sepele problem yang dihadapi masyarakat yang berada di wilayah perbatasan.

Untuk itu perlu ada perubahan paradigma pendekatan di daerah perbatasan. Selama ini kecenderungan pemerintah melakukan pendekatan keamanan, padahal yang dibutuhkan adalah pendekatan pembangunan. Menurut Siti tugas pemerintah mempercepat  pembangunan daerah di wilayah perbatasan memang berat, karena mengelola wilayah perbatasan berhubungan dengan negara tetangga. Oleh karena itu harus diikuti dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian, ketimpangan ketertinggalan dapat ditekan. Dengan percepatan pembangunan di kawasan perbatasan bukan tak mustahil dilakukan. Terlebih sekarang pemerintah sudah memiliki badan khusus yang mengelola pembangunan kawasan perbatasan, yakni Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di tingkat pusat, serta Badan Pengelola Kawasan Perbatasan dan Kerjasama (BPKPK) di tingkat provinsi.

Mengembangkan ekonomi wilayah perbatasan tidak bisa hanya mengandalkan konsep dan strategi konpensional dan rata-rata, diperlukan kiat dan konsep yang inovatif dan spektakuler dengan pola pikir out of the box, dengan modal kehandalan dan pengalaman mengelola potensi ditengah minimnya sumber daya menjadi potensi yang unggul dan menguntungkan serta kemampuan instuisi bisnis yang menangkap peluang yang tersembunyi menjadi peluang yang terang benderang para pengusaha nasional yang tergabung di Kadin dapat memberi kontribusi yang nyata dalam mendorong percepatan pembangunan di perbatasan.

Sebagai mana yang sudah diyakini dan dibuktikan sejarah bahwa kesejahteraan suatu bangsa tidak terlepas dari peran pokok dari kiprah pengusahanya sebagai tulang punggung dan pelaku ekonomi, karena dari kiprah pengusahalah akan dapat tercipta percepatan pembangunan ekonomi berupa penyediaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan Negara dan pajak sebagai sumber devisa Negara disamping kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan dari lapangan kerja yang di sediakan oleh pengusah tersebut.

Kemiskinan menjadi permasalahan yang terjadi di setiap kawasan perbatasan baik laut maupun darat. Hal ini dapat dilihat dari tingginya jumlah keluarga prasejahtera di kawasan perbatasan serta kesenjangan sosial ekonomi dengan masyarakat di wilayah perbatasan negara tetangga. Hal ini disebabkan oleh akumulasi berbagai faktor, seperti rendahnya mutu sumberdaya manusia, minimnya infrastruktur pendukung, rendahnya produktifitas masyarakat dan belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya alam di kawasan perbatasan. Implikasi lebih lanjut dari kondisi kemiskinan masyarakat di kawasan perbatasan mendorong masyarakat terlibat dalam kegiatan-kegiatan ekonomi ilegal guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini selain melanggar hukum dan potensial menimbulkan kerawanan dan ketertiban juga sangat merugikan negara. Selain kegiatan ekonomi ilegal, kegiatan ilegal lain yang terkait dengan aspek politik, ekonomi dan keamanan juga terjadi di kawasan perbatasan laut seperti penyelundupan senjata, amunisi dan bahan peledak. Kegiatan ilegal ini terorganisir dengan baik sehingga perlu koordinasi dan kerjasama bilateral yang baik untuk menuntaskannya.

Pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Provinsi Kalimantan Timur khususnya dalam upaya membuka keterisoliran desa-desa yang berada di perbatasan, merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat oleh karena itu maka pembangunan sarana transportasi merupakan prioritas utama yang diarahkan pada peningkatan peranannya sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, sosial budaya, politik, dan pertahanan keamanan serta memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dengan meningkatkan sarana dan prasarana transportasi agar tercipta keterpaduan bangsa antar sektor dan wilayah guna memantapkan sistem transportasi nasional terpadu, tertib, lancar, aman, nyaman, cepat, terjangkau oleh masyarakat serta efektif, efisien dalam mendukung pola produksi dan distribusi nasional, pengembangan wilayah khususnya Kawasan Timur Indonesia serta sektor-sektor perekonomian lainnya dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dengan mendorong peran aktif masyarakat.

http://www.businessreview.co.id/kebijakan-pemda-1884.html

http://www.ambonekspres.com/index.php?option=read&cat=42&id=34737

http://dewiseptianawati.blogspot.com/2012/04/sengketa-daerah-perbatasan-indonesia.html